SUKSESKAN PENERAPAN E-KTP DI KABUPATEN CIAMIS DENGAN DATANG LANGSUNG KE TEMPAT PELAYANAN MULAI BULAN OKTOBER 2011, DENGAN MEMBERIKAN DATA YANG AKURAT

Problema Poligami, Nikah Siri, Kawin Kontrak

Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama tentang Perkawinan yang membahas nikah siri, poligami dan kawin kontrak sudah berada di tangan Setneg.

Departemen Agama masih menunggu dari Presiden atas RUU tersebut. Dalam RUU tersebut memperketat tentang nikah siri, kawin kontrak dan poligami. Karena hal tersebut sangat merugikan kaum perempuan. Fitrah untuk hidup secara berpasangan merupakan suatu lumrah kehidupan manusia. Guna memenuhi dorongan biologi ini umat Islam terikat dengan peraturan perkawinan yang berasaskan syariat.

Poligami dan nikah siri atau kawin kontrak bukanlah merupakan pilihan hidup. Agama juga memperbolehkan poligami karena ada dasarnya. Poligami merupakan Syariat Islam yang akan berlaku sepanjang zaman dan poligami ini diperbolehkan dengan syarat-syarat sang suami memiliki kemampuan untuk adil diantara para istri. Adil adalah memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan haknya

Masalah poligami ini tidak tergantung pada perkembangan zaman, namun tergantung pada masing-masing pribadi yang akan menjalin atau telah menjalani poligami tersebut dimana poligami diizinkan bilamana seorang perempuan benar-benar membutuhkan pertolongan oleh laki-iaki namun tak ada laki-laki lain yang mampu menolongnya selain laki-laki yang telah beristri tersebut, laki-lakinya pun harus mendapat izin dari istri yang pertama.

Beberapa waktu yang lalu kita juga pernah dihebohkan dengan Aa Gym yang berpoligami dengan seorang janda cantik beranak 1 dan menimbulkan pro dan kontra tentang poligami tersebut bahkan banyak kalangan perempuan yang kecewa dan marah terhadap apa yang dilakukan oleh Aa Gym, karena menyakiti perasaan Teh Nini, hingga akhirnya Aa Gym kehilangan banyak penggemar padahal poligami sebenarnya dibenarkan dalam UU Perkawinan dan Hukum Islam. Hanya saja praktek poligami yang diperbolehkan haruslah poligami yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti keadilan, menolong sesama, membantu yang lemah, meningkatkan harkat martabat manusia hingga penyebaran agama Islam. Dan Alasan dibolehkannya poligami pada masa dahulu adalah pertama, saat itu jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan akibat perang, kedua, untuk mempercepat penyebaran Islam karena diharapkan dengan menikahi seorang perempuan maka seluruh keluarganya pun memeluk Islam, dan ketiga, mencegah munculnya konflik antar suku.

Pernikahan Siri

Sekarang ini lagi marak-maraknya istilah nikah siri. Apalagi di kalangan artis kita sepertinya sudah menjadi hal biasa. Contohnya yang baru-baru ini sedang heboh dibicarakan antara seorang penyanyi dangdut dengan artis sinetron. Pernikahan siri itu sebenarnya tidak sah karena tidak tercatat di KUA. Karena hal itu dapat menyusahkan kedua belah pihak di kemudian hari. Alasan mereka nikah siri adalah agar pernikahan mereka tidak diketahui oleh orang banyak padahal salah satu syarat pernikahan itu adalah diketahui orang banyak.

Siri artinya rahasia, jadi nikah siri adalah nikah yang dirahasiakan. Dirahasiakan karena takut dan malu diketahui umum. Padahal nikah itu harus dimaklumatkan, diketahui oleh orang banyak supaya menghilangkan fitnah dan menjaga nama baik dan kehormatan. Syarat sahnya nikah harus ada ucapan ijab dan kabul serta harus ada wali dan saksi, serta ada mahar dan dihadiri oleh orang banyak.

Belakangan ini demi untuk menghalalkan keinginan hawa nafsunya, dan untuk menutupi perbuatan zinanya orang sering menyebut dirinya telah nikah siri.

Pengertian nikah siri terdiri dari pernikahan yang dilakukan tanpa wali, dan pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan terpenuhi syarat-syarat lainnya tetapi tidak dicatat di KUA setempat. Dan untuk perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali dari pihak wanita, maka pernikahan seperti ini adalah batil dan tidak sah.

Nikah siri tidak ada tradisinya dalam Islam. Pernikahan dipandang sah bila dipenuhi syarat-syarat dan rukunnya yaitu adanya calon suami dan calon istri, adanya wali, adanya dua saksi yang adil serta ijab dan qabul. Sampai sekarang pun masih ada orang Islam yang melakukan nikah siri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Dalam RUU Peradilan Agama, nikah siri dianggap illegal sehingga pasangan yang menjalani pernikahan ini akan dipidanakan, yaitu kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal lima juta rupiah. Dan sanksi ini berlaku baik bagi pihak yang mengawinkan atau yang dikawinkan secara nikah siri.

Demikian juga seorang penghulu yang menikahkan seseorang yang bermasalah atau masih terikat dalam perkawinan sebelumnya akan dikenai sanksi pidana 1 tahun penjara.

Demikian juga KUA yang menikahkan mempelai tanpa syarat lengkap juga akan diancam denda enam juta rupiah dan 1 tahun penjara. Demikian juga kawin kontrak dengan alasan apapun tidak diperbolehkan. RUU Peradilan Agama ini dibuat untuk melengkapi UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan perkawinan punya pegangan yang kuat, karena selama ini hakim berpegang pada kompilasi hukum Islam dalam memutus perkara yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan hal lainnya yang berkaitan dengan masalah keluarga.

Sanksi Pidana RUU Hukum Materiil

RUU Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan terdiri dari 24 bab, memuat 156 Pasal. Sebenarnya Nikah siri atau poligami sah menurut hukum Islam sepanjang memenuhi rukun dan syarat nikah dalam ketentuan syari’, tetapi tidak bagi hukum positif Negara kita. Karena dalam Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan mengikat bahwa setiap perkawinan harus dilakukan pencatatan.

Dalam PP UU Perkawinan ini termaktub juga baik Kantor Urusan Agama (KUA) "maupun di Kantor Catatan Sipil (KCS). Dan sebagai Negara Pancasila Indonesia menganut asas hukum mengikat, bukan pilihan sebagaimana tradisi anglo saxon yang menganut living law. artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan, jika hendak dikatakan hukum maka harus diwujudkan dalam bentuk UU atau peraturan lainnya yang bersifat positif.

Dalam Pasal 143 RUU tersebut menegaskan "Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan pejabat pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak enam juta rupiah atau hukuman kurungan paling lama 6 bulan". Pasal 144 menegaskan "Setiap orang yang melakukan perkawinan mutah sebagaimana dimaksud Pasal 39 dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun dan perkawinannya batal karena hukum".

Pasal 145 menegaskan, "Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak enam juta rupiah atau hukuman kurungan paling lama enam bulan"

Pasal 146 menegaskan, "Setiap orang yang menceraikan istrinya tidak di depan sidang pengadilan sebagaimana dalam Pasal 110 dipidana dengan pidana denda paling banyak enam juta rupiah atau hukuman kurungan paling lama enam bulan". (Pasal 147 menegaskan "Setiap orang yang melakukan perzinaan dengan seorang perempuan yang belum kawin sehingga menyebabkan perempuan tersebut hamil sedang ia menolak mengawininya dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan".

Pasal 148 menegaskan, "Pejabat pencatat nikah yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak dua belas juta rupiah.",

PasaI 149 menegaskan, "Setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai pejabat pencatat nikah dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun".

Pasal 150 menegaskan, "Setiap orang yang tidak berhak sebagai wali nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan dengan sengaja bertindak sebagai wali nikah dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun."

Kedelapan pasal ini merupakan ketentuan pidana dalam RUU Peradilan Agama yang memperketat aturan tentang nikah siri, kawin kontrak dan poligami. Problema yang mendera umat Islam, mazhab-mazhab agamanya sendiri memiliki pandangan yang berbeda soal hukum perkawinan. Baik nikah mutah (kontrak), siri maupun poligami semuanya menimbulkan perdebatan yang sengit.***

Penulis adalah pemerhati masalah sosial

Sumber : analisadaily.com

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar